Kraksaan Layak Jadi Ibu Kota

FUIB Usulkan Perda Penetapan Ibu Kota Definitif
KRAKSAAN - Kraksaan sudah sangat layak dijadikan ibu kota Kabupaten Probolinggo. Dan karena itu, sudah harus mulai dilakukan langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.

Itulah benang merah seminar bertema "Pentingnya Kabupaten Probolinggo memiliki ibu kota yang definitif" yang digelar Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) di gedung Islamic Center, Kraksaan, kemarin.

Sekdaprov Jatim Soekarwo, pakar sosiologi FISIP Unair Bagong Suyanto yang dihadirkan sebagai pembicara, serta Kepala Pusat Kajian Komunikasi Surabaya Suko Widodo (moderator), dalam seminar tersebut tegas menyatakan dukungannya terhadap wacana menjadikan Kraksaan sebagai ibu kota Kabupaten Probolinggo.

Sejak awal acara, Suko yang terkenal juga sebagai salah satu tokoh dalam acara Republik Mimpi di Metro TV ini berusaha menyatakan dukungannya dengan cara jenaka. "Bupati Probolinggo ini memang antik. Dia adalah kepala daerah yang memiliki rumah sendiri, tapi memilik tinggal di pondokan orang lain," ujarnya saat memulai acara.

Dan, menurutnya, pilihan menjadikan Kraksaan sebagai ibu kota Kabupaten Probolinggo bukanlah pilihan yang salah. "Sudah sejak 15 tahun lalu, ketika melewati daerah ini saya selalu berpikir ini adalah daerah yang dahsyat," ujarnya.

Sebab itu, dengan berkelakar, Suko mengatakan bahwa seminar tersebut sebenarnya tidak perlu. "Buat apa masih diseminarkan lagi? Dulu, Kraksaan sudah menjadi ibu kota Probolinggo. Tinggal Pak Bupati menulis permohonan kepada gubernur untuk disampaikan kepada Mendagri, kan beres," ujarnya disambut tawa hadirin.

Suko menyatakan, kalau perlu pengajuan itu dibuat dan diajukan kemarin juga. "Hari ini adalah hari yang luar biasa. Sabtu Kliwon. Dalam perhitungan Jawa Sabtu nilainya 9, dan Kliwon nilainya 8. Jika dijumlahkan hasilnya 17. Indonesia merdeka pada tanggal 17, dan jangan lupa hari ini (kemarin, Red) adalah tanggal 17," ujar Suko. Hadirin pun langsung bertepuk tangan.

Hal senada juga dinyatakan Sekdaprov Soekarwo. Menurutnya, Insyaallah gubernur dan DPRD bakal setuju jika Kabupaten Probolinggo mengajukan Kraksaan sebagai ibu kota kabupaten definitif.

"Sesuai dengan konsep Sunan Ampel ketika membangun pusat pengembangan Islam dan pemerintahan. Beliau mengajak bicara Sunan Giri yang ahli pemerintahan dan Sunan Bonang yang ahli sosiologi dan kebudayaan. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa hari ini saya menjadi Sunan Giri dan Pak Bagong sebagai Sunan Bonang," ujarnya sambil tertawa.

Dalam konsep itu, menurut Soekarwo, Kraksaan sudah layak menjadi sebuah ibu kota kabupaten. Konsepnya, pendapa bupati ada di utara alun-alun. Dan, masjid ada di sebelah baratnya. Pendapa di sini jangan dimaknai hanya sebagai rumah bupati.

"Pendapa adalah public sphere (ruang rakyat) untuk berkumpul menyatakan pendapat. Seorang pemimpin yang bijak, adalah sebelum protes, rakyatnya sudah dipanggil. Islamic Center ini adalah ruang rakyat," ujarnya.

Sementara, dengan cara yang agak berbeda Bagong mengungkapkan fakta lain perlunya Kraksaan menjadi ibu kota. Ia mengupasnya dalam tinjauan sosiologis otonomi daerah. Namun, ia tetap mengingatkan perlu adanya keseimbangan.

"Sebagai daerah yang sedang membangun, salah satu persoalan yang tengah dihadapi oleh Pemkab Probolinggo adalah belum dimilikinya ibu kota kabupaten yang definitif," ujar Bagong.

Namun, jangan sampai keinginan menjadikan Kraksaan sebagai ibu kota kabupaten terjebak pada sistem sentralistik. "Jangan hanya terjebak pada euphoria fisik. Perhatikan juga keseimbangan derajat sentralistik. Jangan puas hanya dengan melihat fisik dan permukaan. Jangan sampai karena ingin mengembangkan Kraksaan lalu melupakan Tiris, Krucil atau Sukapura," Bagong.

Khusus untuk persoalan itu, Bupati Hasan pun angkat bicara. Ia berjanji untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahannya secara seimbang. "Saya berjanji menyeimbangkan hal itu. Itu memang tekad saya," janjinya.

Hasan juga menyatakan ingin menghidupkan kembali Pelabuhan Kalibuntu yang dulu sempat terkenal. "Dulu paman saya yang juga Bupati Probolinggo selalu lewat Pelabuhan Kalibuntu jika ke Surabaya. Siapa tahu dengan dihidupkannya kembali pelabuhan itu kita bisa membantu mengatasi kemacetan lalu lintas yang lewat jalur Porong," ujarnya.

Dalam forum dialog, Tauhid seorang warga Paiton berharap agar pemindahan ibu kota kabupaten menimbulkan efek positif bagi rakyat. "Percuma saja dipindah-pindah kalau pelayanannya masih sama. Misalnya saja pelayanan SIM masih mahal, banyak calo dan sebagainya," katanya.

Seorang peserta yang lain meminta agar kepindahan ibu kota Kabupaten Probolinggo bukan didasari karena bupatinya berasal dari Kraksaan. "Kalau seperti ini akan berbahaya. Sebab, bisa saja kalau suatu saat nanti bupatinya dari Krucil maka ibu kota Kabupaten Probolinggo akan pindah ke Krucil atau daerah-daerah yang lain," ujarnya. Hasan pun tertawa mendengar kalimat itu.

Dari seminar tersebut, FUIB berhasil merumuskan beberapa rekomendasi soal pemindahan ibu kota kabupaten Probolinggo ke Kraksaan. Humas FUIB H Yasin kepada Radar Bromo mengatakan, rekomendasi itu akan disampaikan kepada pemkab dan dewan setempat. "Ada enam rekomendasi yang kami hasilkan dari seminar tersebut," kata H Yasin kepada Radar Bromo, kemarin.

Pertama, lanjut Yasin, mengusulkan kota Kraksaan sebagai ibukota definitif kepada pemkab dan dewan. Termasuk FUIB juga mengusulkan membuat peraturan daerah (perda) penetapan kota Kraksaan sebagai ibu kota kabupaten.

"Terhadap beberapa aset kabupaten yang ada di kota Probolinggo, kami mengusulkan untuk dibuatkan memorandum of understanding (MoU) dengan pemkot," jelas dewan penasehat Yayasan Ishlahul Ummah Kraksaan ini.

Untuk realisasinya, FUIB mengusulkan selambat-lambatnya lima tahun dari rekomendasi ini dibuat. "Ini juga sesuai dengan kuisioner yang kami sebar kepada peserta seminar," terangnya.

Jika akhirnya ibu kota kabupaten ada di Kraksaan, maka pihaknya juga menyarankan wilayah barat kabupaten dijadikan sentra ekonomi agribisnis dan industri. "Dan saat ini, beberapa industri memang ada di wilayah barat," kata Yasin, yang juga mengusulkan untuk membuat panitia persiapan pemindahan ini.

Sementara itu, hasil kuisoner yang disebar kepada peserta hasilnya juga mendukung wacana pemindahan ibu kota kabupaten itu. Hampir 98,9 persen peserta setuju kabupaten Probolinggo jika memiliki ibukota definitif.

"Dan Kraksaan yang dinilai paling layak untuk dijadikan ibukota," katanya. Itu sesuai dengan hasil kuisoner, sebanyak 96,1 persen peserta memilih Kraksaan sebagai ibukota, sisanya Paiton dan Tongas. (nyo/syt)