Pengembangan kecamatan

Kunci Utama Pembangunan Kabupaten

Baik kota besar seperti Surabaya, kota sedang seperti ibukota-ibukota kabupaten,

dan kecil seperti kota-kota kecamatan di Jawa Timur telah ditetapkan fungsi

kotanya. Hampir semua produk rencana tata ruang kota yang ada, telah mencantumkan

fungsi kotanya lebih dari satu. Banyaknya peran dan fungsi yang diemban oleh

kota kecil justru mengakibatkan sulitnya pengambil kebijakan untuk memfokuskan

arah kebijakan pada masing-masing kota kecamatan dalam satu wilayah kabupaten.

Karakter dan kekhasan sebuah kota menjadi tidak tampak karena banyaknya fungsi

yang diemban. Kota juga akan sulit diarahkan perkembanganya karena beberapa

fungsinya mempunyai kedudukan yang sama. Bagaimana sebuah kota yang secara

bersamaan difungsikan sebagai kota pendidikan dan pariwisata

dapat direncanakan dengan baik tanpa ada fungsi yang diutamakan dan fungsi

pendukungnya?

Jika yang diutamakan adalah fungsi sebagai kota pendidikan, sudah seharusnya

dicari bentuk kegiatan apa dan bagaimana dari pariwisata sebagai pendukung

dapat menunjang pendidikan? Hal ini akan memudahkan dalam pelaksanaannya karena

sudah jelas mana yang utama dan yang pendukung. Jika yang utama pendidikan,

maka ciri khas kota harus menunjukkan kegiatan pendidikan kegiatan basis (base

sector). Kegiatan pariwisatanya-pun seharusnya merupakan wisata yang mengarah

ke pendidikan.

Jika diamati, perkembangan kota-kota kecamatan di Jatim lebih banyak mengikuti

logika biologik dan mekanisme pasar. Ciri fisiknya menunjukkan keseragaman.

Bentuk kotanya mengikuti jalan utama (linear), seperti kota Kraksaan di Kabupaten

Probolinggo, Lawang di Kabupaten Malang, Genteng di Kabupaten Banyuwangi,

Pandaan di kabupaten Pasuruan, Tanggul di Kabupaten Jember, dan Kota Pagotan

di Kabupaten Madiun. Di jalan utama kota kecamatan tersebut pasti terdapat

pasar kecamatan dan toko-toko yang berjejer.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tiap kabupaten secara eksplisit telah

mengeluarkan arahan bagaimana kecamatan-kecamatan dikembangkan. Semuanya menjadikan

ibukota kabupaten sebagai kutub pertumbuhan (growth pole) yang secara hierarki

lebih tinggi dari kota-kota kecamatan yang ada. Cara pandang yang demikian

akan selalu melihat kecamatan merupakan wilayah yang perlu diserap sumberdaya

ekonominya ke kota kabupaten.

Ibukota kabupaten selalu menjadi tempat pusat pemerintahan lokal berada. Secara

politis, ibukota kabupaten dalam pelaksanaanya mendapat prioritas untuk dikembangkan

sarana dan prasarananya. Dengan demikian kota-kota kecamatan tidak tumbuh

seperti yang diharapkan. Ibukota kabupaten justru perkembang meninggalkan

kota-kota kecamatan.

Untuk mengatur tata ruang kota-kota kecamatan, Pemerintah Kabupaten mempunyai

produk Rencana Umum dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RU-RDTRK)

Kecamatan. Didalamnya diatur tentang seberapa banyak kebutuhan fasilitas dan

utilitas bagi penduduknya.

Sebagian besar proses pembuatan RU-RDTRK Kecamatan tidak melibatkan masyarakat.

Masyarakat hanya menerima hasil jadi pada saat produk tersebut disosialisasikan.

Sebenarnya, pelaksanaan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata

ruang kota kecamatan dapat berbentuk pemberian masukan dalam penentuan arah

pengembangan kota yang akan dicapai dan pengajuan keberatan terhadap rancangannya.

Pengembangan kecamatan lebih memungkinkan tidak hanya untuk mendayagunakan

sumberdaya manusia secara merata tetapi juga untuk menciptakan kesempatan

ekonomi bagi penduduknya. Kota-kota kecamatan yang berpenduduk sedikit, akan

lebih mudah untuk dikelola perkembangannya. Masalah-masalah seperti pengaturan

dan pemanfaatan ruang yang terbatas, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan daerah,

serta pelayanan publik lebih mudah dikelola dan diatasi oleh kota-kota kecamatan

daripada ibukota kabupaten. Disamping itu, masalah-masalah sosial perkotaan,

seperti tertib lalu-lintas, kriminalitas, dan kelompok-kelompok marginal jarang

muncul di kota-kota kecamatan.

Kalau ibukota kabupaten dipandang sebagai sebuah pusat kekuatan (strength),

maka kota-kota kecamatan yang berjumlah banyak merupakan peluang (opportunity)

sesuai dengan ke-khas-an potensi sumberdaya di masing-masing kota kecamatan.

Perubahan paradigma tentang perencanaan kota dan wilayah sudah waktunya dilakukan

oleh Pemkab mengingat peluang bagi pengembangan kota-kota kecamatan sangatlah

besar. Harus ada kemauan politis Pemkab untuk mendistribusikan kegiatan pembangunan

infrastruktur ke kecamatan-kecamatan. Tanpa kemauan politis, jangan harap

kita akan bisa seperti provinsi-provinsi di Cina yang ekonomi sedang menggeliat.

Pemerintahan provinsi disana melakukan penyebaran (spread) pembangunan infrastruktur

pada kota-kota kecil.

Peluang mengembangkan kecamatan didasari oleh kontribusi ekonomi kecamatan

pada produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten. Babat, Paciran dan Brondong

merupakan kecamatan-kecamatan yang besar sumbangnya bagi ekonomi regional

Kabupaten Lamongan. Keunggulan masing-masing kecamatan di Kabupaten Bondowoso

seperti Kecamatan Sempol dengan perkebunan dan agrowisata, dan Kecamatan Tapen

dengan produk kerajinan kuningan, menjadi dasar untuk lebih memperhatikan

kecamatan sebagai wilayah yang perlu dikembangkan.

Peluang investasi harus dibuka penuh di kecamatan-kecamatan dengan harapan

tidak terjadi urbanisasi berlebih ke ibukota kabupaten atau bahkan ke Surabaya

sebagai ibukota provinsi. Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana di kecamatan-kecamatan

perlu disiapkan. Tak kalah penting yang perlu disiapkan adalah mengenai bagaimana

mempermudah perijinan, adanya jaminan keamanan bagi investor dan kepastian

hukum.

Mengenai perijinan dan jaminan bagi investor, Pemkab-pemkab di Jatim dapat

mencontoh apa yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan. Kemudahan dan kecepatan

memperoleh perijinan investasi dan jaminan keamanan membuat para investor

dibidang property berebutan untuk menanamkan modalnya di sana. Terobosan lain

yang menarik adalah kemampuan Pemkab Lamongan dalam menyediakan lahan-lahan

matang yang siap bangun.

Apa yang dilakukan Pemkab Lamongan merupakan terobosan yang baik dalam mengelola

kemajuan wilayahnya. Untuk keperluan itu semua, kecamatan-kecamatan terlebih

dahulu disiapkan segala aturan dan perangkatnya seperti mekanisme perijinan

dan rencana tata ruang-nya. Tidak hanya Kota Kecamatan saja yang memiliki

tata ruang tetapi seluruh wilayah administratif kecamatan perlu dibuatkan.

Rencana tata ruang harus disiapkan agar mampu menarik bagi investor, bukan

investor yang menentukan rencana tata ruang.

Pada sisi lain, ada beberapa kabupaten di Jatim yang belum menyiapkan rencana

tata ruang bagi kecamatan-kecamatan di daerahnya. Ketika ada investor yang

mau masuk, ternyata ijin lokasi belum bisa dikeluarkan karena lokasi tempat

kegiatan investor tersebut belum ada rencana detailnya.

Baru-baru ini, ketidaksiapan tersebut terjadi di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten

Bojonegoro. Investor bidang perminyakan belum mendapat ijin lokasi karena

lokasinya belum ada rencana detailnya. Hal tersebut membuat Pemkab terburu-buru

untuk membuat rencana detail tata ruang. Pada sisi lain, keterburuan tersebut

tentunya kurang baik karena sesuatu yang direncanakan dengan terburu-buru,

hasilnya tidak akan memuaskan dan cenderung merendahkan kualitas.

Pertumbuhan kota-kota kecamatan perlu direncanakan dengan membuat sebuah perencanaan

yang komprehensif. Apabila pertumbuhannya dibiarkan secara alamiah mengikuti

logika biologik ataupun menurut mekanisme pasar, tanpa mengacu pada perencanaan

yang disusun, justru akan banyak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Langkah utama yang perlu dalam mengembangkan kecamatan --selain infrastruktur--

adalah menyiapkan sumberdaya manusia agar kemampuannya dapat mengikuti perkembangan

yang akan terjadi. Budaya partisipatif masyarakat harus menjadi bagian yang

inheren dalam setiap pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus tersosialisasi

kembali secara merata dan dilakukan secara terus menerus.

Kecamatan-kecamatan yang akan dikembangkan perlu disiapkan dan direncanakan

secara mendalam. Prediksi-prediksi yang dilakukan harus mampu menjawab kecenderungan

perkembangan nantinya. Dampak negatif yang merusak daya dukung lingkungan

perlu diminimalisir. Eksploitasi sumberdaya alam di tiap kecamatan diharapkan

tetap memperhatikan kemampuan daya pulih alam untuk memperbaiki dirinya
Jadi, pengembangan kecamatan-kecamatan perlu direncanakan dengan paradigmabaru, yaitu perencanaan bersama masyarakat (PBM) agar perkembangannya sesuaidengan harapan penduduknya. Dengan PBM, kebutuhan-kebutuhan masyarakat (communityeds) yang riil dapat diketahui. Proses pembangunan kecamatan dengan melibatkanmasyarakat memang akan mengalami waktu yang lama, tetapi hasilnya justru dapatdirasakan penduduknya karena penduduklah yang tahu akan kebutuhannya.